Pendidikan ditanah Omnibus Law

Sumber : Cakrawala ide

   Sejak disahkan Undang Undang Omnibus law, gelombang protes terjadi di berbagai kalangan termasuk mahasiswa. Omnibus Law dinilai berdampak buruk mulai dari merugikan para buruh, potensi terjadinya PHK massal, mengakomodasi kepentingan pengusaha, merusak lingkungan, hingga membuat orientasi sistem pendidikan menjadi pencetak tenaga kerja murah.Sebagian besar dari kita hanya mengetahui bahwa omnibus law mengancam sektor ketenagakerjaan saja, tapi nyatanya omnibus law pun turut menyinggung sektor pendidikan.

   Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Tanpa adanya pendidikan , mungkin bangsa ini tidak bisa berkembang seperti sekarang dan membuat perubahan. Kemungkinan terburuk , kita akan terus dijajah dan diperbudak oleh bangsa asing. Namun betapa pentingnya arti pendidikan itu sendiri , karena jalan satu satunya menuju kesuksesan yang paling ampuh adalah pendidikan.

   Giat Undang Undang omnibus law menandakan tidak adanya kepercayaan pemerintah Indonesia terhadap tenaga pendidik lulusan dalam negeri. Hal ini Membuat para pelaku pendidikan merasa khawatir atas lolosnya UU Cipta Kerja mengenai pasal pendidikan harus melalui perizinan. Klaster hukum pendidikan masih tercantum di dalam UU Omnibus Law yang sudah disahkan pada tanggal 5 oktober 2020 kemarin. Padahal, klaster pendidikan dan kebudayaan sebelumnya dijanjikan pemerintah dan DPR dihapus, karena dinilai bertentangan dengan esensi pendidikan.Aturan terkait pendidikan yakni pada Pasal 65 paragraf 12. Yang diatur terkait perizinan pada sektor pendidikan yang dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha.

   Pemerhati pendidikan dari Tamansiswa, Darmaningtyas, mengaku ada kekhawatiran dari penggunaan Perizinan Berusaha itu bakal memungkinkan komersialisasi pendidikan. “UU Cipta Kerja itu bunyinya dapat melalui izin berusaha. Tapi itu sama saja. Sama saja membolehkan pendidikan itu dijadikan sebagai komoditas perdagangan,” pintasnya.

   Nah dengan disahkannya UU Omnibus Law yang terkesan tergesa – gesa ini tentunya kita dapat membayangkan apa yang terjadi dengan dunia pendidikan bangsa indonesia untuk kedepannya, dan tentunya memungkinkan untuk turut mempermudah kampus-kampus asing untuk menanamkan akarnya di tanah Indonesia. Hal ini tentu menggambarkan ada yang tidak baik dalam pendidikan kita saat ini. Karena kita ketahui muatan yang terkandung dalam omnibus law mengenai pendidikan tidak menjawab persoalaan pendidikan saat ini. Melainkan memaksa para pelaku pendidikan di Indonesia untuk berpikir dan bertindak lebih keras lagi.

Oleh : Dimas Zain

(lebih…)